Sebanyak 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan dan 8,3 Persen Penduduk Tak Punya Energi Hidup Sehat

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 3 Oktober 2024 - 22:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bapanas dan BPS merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024. (Dok Bapanas)

Bapanas dan BPS merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024. (Dok Bapanas)

PANGANNEWS.COM – Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, masih terdapat 68 kabupaten/kota rentan rawan pangan.

Yang tersebar di wilayah Indonesia Timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta kepulauan.

Angka ini menurun di mana pada tahun 2022 terdapat 74 daerah rentan rawan pangan.

Sementara Angka Prevalence of Undernourishment (PoU)  yang menunjukkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami kekurangan asupan gizi.

Sehingga tidak memiliki energi yang cukup untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, juga mengalami penurunan dari 10,21% di tahun 2022 menjadi 8,53% di tahun 2023.

Untuk itu agar pelaksanaan program/kebijakan dalam pengendalian kerawanan pangan terus berjalan tepat sasaran.

Juga diperlukan dukungan data spesifik kerawanan pangan yang berbasis pada karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan kewilayahan sampai dengan tingkat individu.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menyampian hal itu dalam keterangan tertulis.

“Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan ini memberikan informasi.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Terkait analisis kerawanan pangan yang spesifik, yaitu berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan karakteristik kewilayahan,” jelas Nyoto Suwignyo di Hotel Aston Simatupang pada Kamis (3/10/2024).

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kajian Analisis Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga dan Kewilayahan Tahun 2024.

Nyoto Suwignyo menyebut upaya ini ditujukan untuk mewujudkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Atau Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDGs-1 menghapus kemiskinan dan SDGs-2 mengakhiri kelaparan.

“Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).”

“Antara lain SDGs-1, menghapus kemiskinan dan SDGs-2, mengakhiri kelaparan,” ujar Nyoto saat membacakan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Adapun hasil analisis secara garis besar disajikan dalam bentuk peta tematik level nasional yang membandingkan keadaan kerawanan pangan provinsi.

Dan peta tematik level provinsi yang membandingkan keadaan kerawanan pangan kabupaten/kota.

Di samping itu, hasil analisis juga memberikan gambaran mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kerawanan pangan dan risiko kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi dan kewilayahan.

Sementara itu, hasil analisis secara nasional menunjukkan bahwa risiko rawan pangan terbesar ada pada karakteristik kemiskinan, pendidikan rendah, dan tidak adanya paket pelayanan stunting.

Hal ini juga menegaskan betapa pentingnya pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, serta peningkatan pelayanan stunting sebagai bagian dalam upaya mengatasi kerawanan pangan.

“Kami berharap hasil analisis ini menjadi awal yang baik dalam menyiapkan rujukan program dan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang tepat sasaran,” tambah Nyoto.

Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono berharap hasil analisis ini bisa menjadi masukan bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Untuk bisa mengawal pencapaian target SDGs melalui dua indikator utama yakni Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Dengan demikian kedepannya kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui intervensi bantuan pangan dapat berjalan baik.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Juga tepat sasaran, dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Mudah-mudahan dalam rangka mendukung percepatan SDGs terutama pada tahun 2030 kita akan bersama-sama untuk dapat mengurangi dan mencegah.

“Agar tidak terjadi kelaparan agar tidak terjadi rawan pangan dan lain sebagainya.”

“Maka dari itu kebijakan intervensi bantuan pangan secara nasional mari bersama-sama kita kawal berdasarkan informasi data yang disajikan Badan Pangan bersama dengan BPS ini,” ujar Ateng selaku keynote speaker.***

Berita Terkait

Inilah 12 Program Prioritas Kemenkop, Termasuk Pemasok Bahan Makanan Pokok Pogram Makan Gratis
Soal Impor Beras Baru hingga Akhir Tahun 2024, Menko Pangan Pastikan Tak Ada Kebijakan untuk Penambahan
Punya Prinsip Berikan Makanan Sesuai dengan Komposisi Bahan Lokal, BGN Tanggapi Wamentan Sudaryono
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Tingkatkan Konsumsi Produk Hasil Perikanan Budidaya
Thailand Temukan Residu Pestisida pada Anggur Tiongkok, Bapanas Lakukan Rapid Test Anggur Muscat
Zulhas Kumpulkan Kementerian dan Badan di Bawah Kemenko Bidang Pangan, Bahas Swasembada 2028
Kepala Badan Pangan Nasional Hadiri Rakor Kemenko Pangan, Siap Dukung Sinergi Swasembada Pangan
Butuh 48 Ribu Dapur di Seluruh Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis akan Dimulai pada Awal 2025
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 06:37 WIB

Inilah 12 Program Prioritas Kemenkop, Termasuk Pemasok Bahan Makanan Pokok Pogram Makan Gratis

Selasa, 5 November 2024 - 13:38 WIB

Soal Impor Beras Baru hingga Akhir Tahun 2024, Menko Pangan Pastikan Tak Ada Kebijakan untuk Penambahan

Jumat, 1 November 2024 - 18:19 WIB

Punya Prinsip Berikan Makanan Sesuai dengan Komposisi Bahan Lokal, BGN Tanggapi Wamentan Sudaryono

Kamis, 31 Oktober 2024 - 14:53 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Tingkatkan Konsumsi Produk Hasil Perikanan Budidaya

Kamis, 31 Oktober 2024 - 13:58 WIB

Thailand Temukan Residu Pestisida pada Anggur Tiongkok, Bapanas Lakukan Rapid Test Anggur Muscat

Rabu, 30 Oktober 2024 - 10:04 WIB

Zulhas Kumpulkan Kementerian dan Badan di Bawah Kemenko Bidang Pangan, Bahas Swasembada 2028

Rabu, 30 Oktober 2024 - 10:01 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional Hadiri Rakor Kemenko Pangan, Siap Dukung Sinergi Swasembada Pangan

Selasa, 29 Oktober 2024 - 13:19 WIB

Butuh 48 Ribu Dapur di Seluruh Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis akan Dimulai pada Awal 2025

Berita Terbaru