Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis, Perum Bulog Tunggu Arahan dari Pemerintahan Baru

PANGANNEWS.COM – Perum Bulog  belum mendapatkan tugas dan belum dilibatkan secara resmi terkait program makan siang gratis.

Perum Bulog menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintahan baru terkait program makan siang gratis.

Mengingat hingga kini Bulog belum mendapat tugas terkait program tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis.(35/4/2025).

“Apakah memang akan Bulog atau tidak kita belum tahu, kita tunggu arahan dari pemerintahan yang baru,” kata Bayu.

“Yang jelas Bulog belum dapat tugas apa pun terkait program makan siang gratis.”

“Saya pikir memang sewajarnya karena ini masih masa transisi, kita akan tunggu kebijakan pemerintah baru mengenai hal itu,” ujar Bayu.

Menurut Bayu, program makan siang gratis tersebut mengalihkan dari permintaan yang tadinya di rumah menjadi suatu yang terorganisasi.

“Karena contohnya di India makan siang gratis justru dilaksanakan masyarakat melalui komunitas.”

“Ada negara yang menggunakan pendekatan memang oleh pemerintah setempat, tapi itu pun regional. Jadi kita belum tahu,” katanya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyiapkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025 itu dapat dieksekusi setelah pasangan capres-cawapres terpilih dilantik.

Sementara itu , Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025

Sehingga memungkinkan program yang diusung Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.

Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.***