Kalangan DPR Sepakat Bentuk Panitia Khusus Demi Mengetahui Kebenaran Soal Skandal Mark Up Impor Beras

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. (Dok. dpr.go.id)

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka. (Dok. dpr.go.id)

PANGANNEWS.COM – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) tekah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor pada pada Rabu (3/7/2024)

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai perlu pembentukan panitia khusus (pansus).

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka juga mengaku setuju jika pansus skandal dugaan “mark up” harga impor beras segera dibentuk.

Keberadaan pansus penting untuk mengusut kebenaran atau fakta adanya isu dugaan “mark up” atau penggelembungan harga terkait program impor beras.

“Sangat mendukung usulan pansus skandal dugaan mark up impor beras tersebut,” kata Akmal dalam keterangan di Jakarta, Selasa (9/7/2024)

“(Pembentukan) pansus, (kami) setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi.

Malahan Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

Akmal menegaskan pembentukan pansus diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Oleh karena itu, Akmal berharap pansus untuk mengusut skandal dugaan mark up harga impor beras dapat secepatnya dibentuk.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Guna mengetahui fakta-fakta atas isu tersebut sehingga tidak liar di kalangan masyarakat luas.

Diketahui, nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan SDR ke KPK.

Pihak Bapanas dan Perum Bulog sudah merespons laporan SDR terhadap bos lembaga tersebut ke ke KPK.

Bapanas, lewat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut.

Sedangkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaemiten.com dan Bisnispost.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabartv.com dan Arahnews.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Pihak Istana Jakarta Tanggapi Penembakan Terhadap Donald Trump, Pengamanan Presiden Jokowi Diperketat?
Kejaksaan Agung Periksa Ketua Tim Bidang Pertanian pada Kemenag dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP
Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi, Kasus Importasi Gula PT SMIP
Kejagung Periksa Kepala Sub Direktorat DJKN Kemenkeu, Kasus Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana
Realisasi Harga Impor Beras Indonesia yang Capai 655 Dolar AS per Ton Secara Nyata Sangat Ketinggian
Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya
5 Bidang Tanah dan Bangunan di Jakarta milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya
Pansus Skandal Impor Beras Diperlukan untuk Memperbaiki Tata Kelola Pengadaan Pangan Nasional
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 09:01 WIB

Pihak Istana Jakarta Tanggapi Penembakan Terhadap Donald Trump, Pengamanan Presiden Jokowi Diperketat?

Sabtu, 13 Juli 2024 - 11:02 WIB

Kejaksaan Agung Periksa Ketua Tim Bidang Pertanian pada Kemenag dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:02 WIB

Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi, Kasus Importasi Gula PT SMIP

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:02 WIB

Kejagung Periksa Kepala Sub Direktorat DJKN Kemenkeu, Kasus Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:21 WIB

Kalangan DPR Sepakat Bentuk Panitia Khusus Demi Mengetahui Kebenaran Soal Skandal Mark Up Impor Beras

Rabu, 10 Juli 2024 - 11:48 WIB

Realisasi Harga Impor Beras Indonesia yang Capai 655 Dolar AS per Ton Secara Nyata Sangat Ketinggian

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:44 WIB

Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:59 WIB

5 Bidang Tanah dan Bangunan di Jakarta milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung, Ini Daftar Lengkapnya

Berita Terbaru