PANGANNEWS.COM – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) tekah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan penggelembungan harga beras impor pada pada Rabu (3/7/2024)
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai perlu pembentukan panitia khusus (pansus).
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka juga mengaku setuju jika pansus skandal dugaan “mark up” harga impor beras segera dibentuk.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Ulang Tahun, Prabowo Subianto Kiirimkan Karangan Bunga
Wamentan Sudaryono Pastikan Bendungan Sidoras Dibangun Tahun Ini, Tingkatkan Produktivitas Pertanian
Sambut Panen Raya, Penyerapan Bulog Tentukan Keberhasilan Program Pemerintah ke Masyarakat
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberadaan pansus penting untuk mengusut kebenaran atau fakta adanya isu dugaan “mark up” atau penggelembungan harga terkait program impor beras.
“Sangat mendukung usulan pansus skandal dugaan mark up impor beras tersebut,” kata Akmal dalam keterangan di Jakarta, Selasa (9/7/2024)
“(Pembentukan) pansus, (kami) setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi.
Baca Juga:
Mentan Andi Amran Sulaiman Apresiasi Inovasi Benih Jagung Kapolda Jatim dengan Produktivitas Tinggi
Wamentan Sudaryono Minta Kepala Daerah Siapkan Anggaran Vaksin PMK untuk Lindungi Sapi Ternak
Malahan Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
Akmal menegaskan pembentukan pansus diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Oleh karena itu, Akmal berharap pansus untuk mengusut skandal dugaan mark up harga impor beras dapat secepatnya dibentuk.
Guna mengetahui fakta-fakta atas isu tersebut sehingga tidak liar di kalangan masyarakat luas.
Baca Juga:
Proyeksi Produksi Beras Meningkat, Pemerintah Matangkan Strategi Penyerapan Gabah dan Beras
Diketahui, nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan SDR ke KPK.
Pihak Bapanas dan Perum Bulog sudah merespons laporan SDR terhadap bos lembaga tersebut ke ke KPK.
Bapanas, lewat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut.
Sedangkan Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaemiten.com dan Bisnispost.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Apakabartv.com dan Arahnews.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.
