Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. ekon.go.id)

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. ekon.go.id)

PANGANNEWS.COM – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga memberikan tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo – Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana.

Airlangga membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen,” kata Airlangga.

Usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024), Airlangga mengatakan belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas,” jelasnya.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekbisindonesia.com dan Infokumkm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Topiktop.com dan Hellocianjur.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Ini Tanggapan Menteri ESDM Arifin Tasrif
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Dukungan Solvabilitas yang Tinggi, OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada Juni 2024 Terjaga Stabil
Soal Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati
BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya
Agus Sugiarto: Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan, Momen Penting Bagi Industri Keuangan
BUMN di Bawah Kemenkeu Ajukan PNM Rp10 Triliun, DPR: Bukan untuk Bayar Utang atau Kredit Macet
DPR Dorong PT Kilang Pertamina Internasional Segera Tuntaskan Investigasi Kebakaran Kilang Unit Balikpapan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:34 WIB

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:29 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:40 WIB

Dukungan Solvabilitas yang Tinggi, OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada Juni 2024 Terjaga Stabil

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Soal Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Selasa, 9 Juli 2024 - 09:58 WIB

BI Optimis Rupiah Terus Menguat ke Level di Bawah Rp16.000 per d Dolar AS, Beber 4 Faktor Alasannya

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:57 WIB

Agus Sugiarto: Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan, Momen Penting Bagi Industri Keuangan

Kamis, 4 Juli 2024 - 13:59 WIB

BUMN di Bawah Kemenkeu Ajukan PNM Rp10 Triliun, DPR: Bukan untuk Bayar Utang atau Kredit Macet

Selasa, 25 Juni 2024 - 08:23 WIB

DPR Dorong PT Kilang Pertamina Internasional Segera Tuntaskan Investigasi Kebakaran Kilang Unit Balikpapan

Berita Terbaru