Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
PANGANNEWS.COM – Kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi telah dilaporkan kepada KPK.
Pelapornya adalah Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), atas dugaan markup impor beras yang merugikan negara sampai triliunan rupiah.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Inilah 12 Program Prioritas Kemenkop, Termasuk Pemasok Bahan Makanan Pokok Pogram Makan Gratis
Rangkuman Terobosan 15 Hari Pemerintahan Prabowo, Tangkap Puluhan Koruptor hingga Copot Pejabat
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan markup harga beras ini begitu jelas, dan seharusnya mudah untuk ditelusuri.
Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik), realisasi impor beras Indonesia pasa Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai 371,6 juta dolar AS.
Baca Juga:
Punya Prinsip Berikan Makanan Sesuai dengan Komposisi Bahan Lokal, BGN Tanggapi Wamentan Sudaryono
Daftar Lengkap 8 Perusahaan Gula yang Didalami Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Importasi Gula
Artinya, realisasi harga impor beras di bulan Maret 2024 mencapai 655 dolar AS per ton.
Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group.
Tan Long Group hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah 117 dolar AS per ton dari realisasi harga beli Bulog.
Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto Tingkatkan Konsumsi Produk Hasil Perikanan Budidaya
Thailand Temukan Residu Pestisida pada Anggur Tiongkok, Bapanas Lakukan Rapid Test Anggur Muscat
Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah.
Tentu saja Bulog menyangkal telah terjadi penggelembungan harga impor beras ini.
Menurut Bulog, perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran.
Tan Long hanya mendaftarkan diri sebagai pemasok atau peserta tender.
Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?
Ini yang pertama. KPK harus menelusuri sampai ke Tan Long Group, apakah benar mereka tidak menyampaikan penawaran.
Kedua, ada indikasi Bulog telah menyampaikan pernyataan tidak benar, alias berbohong.
Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mayoritas impor beras pada Maret 2024 justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.
Disusul Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76,61 ribu ton, Pakistan 61,57 ribu ton, dan India sebesar 100 ton.
Pertanyaannya, siapa pemasok beras dari Vietnam tersebut? Apakah bukan Tan Long Group, perusahaan beras terbesar Vietnam?
Karena itu, KPK wajib mengusut semua dokumen penawaran tender impor beras tersebut, apakah ada konspirasi tender (pengkondisian) yang merugikan keuangan negara.
Ketiga, dugaan markup konspirasi tender impor beras dapat dikonfrontasi dengan harga beras internasional yang sangat transparan.
Harga beras Vietnam di pasar internasional turun terus sejak akhir tahun lalu.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Harga beras Vietnam dengan kualitas 5 persen broken per Maret 2024 hanya 585 dolar AS per ton.
Dan ternyata lebih mahal dari beras sejenis Thailand atau Pakistan, masing-masing sebesar 579 dan 581 dolar AS per ton.
Sedangkan untuk kualitas beras 25 persen broken, harga beras Vietnam jauh lebih mahal dari Thailand.
Harga beras Vietnam 557 dolar AS per ton, dan harga beras Thailand hanya 530 dolar AS per ton. (Baca: Vietnamese rice prices on the hike).
Oleh karena itu, realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 dolar AS per ton secara nyata sangat ketinggian.
Sehingga merugikan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.
Pada akhirnya, harga beras impor yang ketinggian tersebut akan dibebankan kepada masyarakat dengan harga beras yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab.
Termasuk apakah Presiden Jokowi mengetahui atau tidak soal potensi/realisasi “kerugian negara” ini?***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Mediaagri.com dan Harianekonomi.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Infoekspres.com dan Hellotangerang.com
Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.