Pemerintah Berharap Inflasi Volatile Food Turun hingga di Bawah 5 Persen, Inflasi Februari 2024 Terkendali

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 4 Maret 2024 - 17:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Instagram.com/@febriokacaribu)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Instagram.com/@febriokacaribu)

INFOPANGAN.COM – Inflasi Februari 2024 masih terkendali dan masih berada di dalam rentang sasaran pemerintah, meskipun sedikit meningkat di level 2,75% (Januari: 2,57%).

Berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) masih dalam tren yang meningkat, mencapai 8,47% (yoy) di bulan Februari.

Di sisi lain, inflasi inti yang menjadi komponen terbesar inflasi masih stabil di angka 1,68% (yoy).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menurun tipis menjadi 1,67% (yoy), dari 1,74% (yoy) pada Januari 2024.

Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak 2023.

Kenaikan harga ini salah satunya dipengaruhi oleh produksi yang rendah sebagai dampak iklim/cuaca yang berpengaruh pada siklus tanam dan panen.

Dilandir dari laman resmi Kementerian Keuangan, puncak panen diperkirakan baru akan terjadi pada April mendatang.

Selain beras, beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa Pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi.

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan seiring dengan persiapan momen Ramadan dan Idul Fitri 2024.

“Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan.”

“Terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri.”

Pemerintah secara konsisten berupaya untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras.

Antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).

Juga percepatan impor, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi panic buying.

“Inflasi volatile food diharapkan dapat kembali menurun hingga di bawah 5% untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah tahun 2024”, ungkap Febrio.***

Berita Terkait

Kolaborasi PR Newswire dan PSPI Perkuat Ekosistem Publikasi Indonesia lewat Distribusi Pers Rilis
Menarik Minat Jurnalis Ekonomi Butuh Strategi Undangan yang Tepat
Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers
Ketika Minyak Jadi Diplomasi: Indonesia-AS Sepakat Impor Energi Rp240 T
Press Release Berbayar: Strategi Cerdas Jamin Berita Tayang di Media Nasional
Negosiasi Tarif AS: BUMN Didorong Jadi Penopang Diplomasi Ekonomi RI
Indonesia Ajak Belanda Bergabung Bangun Giant Sea Wall
Ketika Tambang Menjarah Papua Barat Daya: IUP Dicabut, Namun Penyelidikan Masih di Awang-awang

Berita Terkait

Jumat, 21 November 2025 - 09:44 WIB

Kolaborasi PR Newswire dan PSPI Perkuat Ekosistem Publikasi Indonesia lewat Distribusi Pers Rilis

Kamis, 4 September 2025 - 09:55 WIB

Menarik Minat Jurnalis Ekonomi Butuh Strategi Undangan yang Tepat

Senin, 25 Agustus 2025 - 06:21 WIB

Era Baru Komunikasi Digital Perusahaan Dengan Galeri Foto Pers

Selasa, 29 Juli 2025 - 07:42 WIB

Ketika Minyak Jadi Diplomasi: Indonesia-AS Sepakat Impor Energi Rp240 T

Sabtu, 26 Juli 2025 - 06:52 WIB

Press Release Berbayar: Strategi Cerdas Jamin Berita Tayang di Media Nasional

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:53 WIB

Negosiasi Tarif AS: BUMN Didorong Jadi Penopang Diplomasi Ekonomi RI

Selasa, 17 Juni 2025 - 14:25 WIB

Indonesia Ajak Belanda Bergabung Bangun Giant Sea Wall

Kamis, 12 Juni 2025 - 14:45 WIB

Ketika Tambang Menjarah Papua Barat Daya: IUP Dicabut, Namun Penyelidikan Masih di Awang-awang

Berita Terbaru