Kebijakan Ketahanan Pangan yang Salah Arah, Lebih Korbankan Kemandirian untuk Kepentingan Impor

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 13 Agustus 2024 - 07:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gudang Beras Bulog. (Dok. Bulog.co.id)

Gudang Beras Bulog. (Dok. Bulog.co.id)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta.

PANGANNEWS.COM – Impor beras Indonesia yang membengkak menjadi 5,17 juta ton tahun ini mencerminkan kebijakan ketahanan pangan yang lebih menekankan pada ketahanan semata, tanpa fokus padoa kemandirian pangan.

Kebijakan ini, yang mempermudah impor untuk menyenangkan mafia impor dan konsumen, mengakibatkan kerugian bagi produsen lokal, khususnya petani dan pekerja yang mengolah hasil pertanian.

Mengapa Ini Terjadi?

Pemerintah Indonesia tampaknya lebih fokus pada stabilitas pasokan dan harga beras di pasar domestik melalui impor.

Ketika produksi beras dalam negeri tidak mencukupi, solusi cepat yang diambil adalah impor beras.

Langkah ini diambil untuk mencegah kenaikan harga beras yang dapat memicu inflasi dan kerusuhan sosial.

Namun, kebijakan ini tidak menyentuh akar masalah, yaitu rendahnya produktivitas pertanian domestik akibat kurangnya dukungan dan investasi di sektor pertanian.

Ketergantungan pada impor juga diakibatkan oleh praktik korupsi dan keberadaan mafia impor yang mencari keuntungan dari kebijakan ini.

Mafia impor ini mendapatkan keuntungan besar dari mark up harga impor beras, yang kemudian dibebankan pada negara dan konsumen.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Skandal mark up impor beras senilai Rp8,5 triliun baru-baru ini menunjukkan bagaimana praktik-praktik ini dapat merugikan negara secara finansial.

Dan merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan pemerintah​.

Kebijakan Pangan yang Salah Arah

Kebijakan pangan pemerintah yang terlalu berfokus pada ketahanan pangan tanpa memperhatikan kemandirian pangan telah menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada impor.

Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang bisa menstabilkan pasokan dan harga beras, namun dalam jangka panjang, kebijakan ini merugikan produsen lokal.

Petani dan pekerja di sektor pertanian mengalami kerugian karena mereka tidak dapat bersaing dengan beras impor yang lebih murah.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan beras oleh Bapanas dan Bulog yang seharusnya menjadi tugas Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini juga mencerminkan kurangnya fokus dan koordinasi dalam kebijakan pangan​.

Pemerintah juga tampaknya kurang berinvestasi dalam peningkatan produktivitas pertanian domestik.

Kurangnya dukungan dalam bentuk teknologi pertanian, penyuluhan bagi petani, dan infrastruktur pertanian yang memadai membuat produksi beras lokal tetap rendah.

Sistem irigasi yang buruk, jalan pertanian yang rusak, dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai mengakibatkan banyak hasil panen yang rusak sebelum mencapai pasar.

Selain itu, minimnya riset dan pengembangan di sektor pertanian membuat petani sulit beradaptasi dengan perubahan iklim dan penyakit tanaman yang dapat mengurangi hasil panen.

Rekomendasi dan Solusi

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai swasembada beras, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pangan yang lebih berfokus pada kemandirian pangan.

Berikut adalah beberapa rekomendasi dan solusi yang dapat diambil:

Peningkatan Produktivitas Pertanian: Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam teknologi pertanian.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Juga penyuluhan dan pelatihan bagi petani, serta perbaikan infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi dan jalan pertanian.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Penggunaan varietas padi unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit juga dapat membantu meningkatkan hasil panen.

Diversifikasi Sumber Pangan: Mengurangi ketergantungan pada beras dengan mendorong konsumsi pangan lokal lainnya seperti jagung, ubi, dan sagu.

Diversifikasi ini tidak hanya membantu mengurangi tekanan pada produksi beras, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan.

Perbaikan Tata Kelola dan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi beras serta memperketat pengawasan oleh lembaga terkait.

Audit independen secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyelewengan dan praktik korupsi dalam pengelolaan impor dan penyaluran bansos.

Pengembangan Lahan Pertanian Baru: Memanfaatkan lahan tidur dan mengembangkan lahan pertanian baru dengan teknologi canggih dapat meningkatkan kapasitas produksi beras.

Program seperti kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan lahan pertanian, seperti yang dilakukan dengan China di Kalimantan Tengah, perlu diperluas dan diimplementasikan secara efektif.

Pengembalian Tupoksi Penyaluran Bansos ke Kemensos: Penyaluran bansos sebaiknya dikembalikan kepada Kemensos yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal ini.

Bapanas dan Bulog perlu fokus pada tugas utama mereka, yaitu menjaga stabilitas harga dan pasokan beras dalam negeri.

Pengusutan Tuntas Skandal Mark Up: Mengusut tuntas skandal mark up impor beras dan menindak tegas para pelakunya untuk memberikan efek jera dan memperbaiki kepercayaan publik.

Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya sangat penting untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.

Stabilisasi Harga Beras: Pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga beras dengan pengaturan stok dan distribusi yang efektif.

Intervensi harga melalui operasi pasar dan cadangan beras pemerintah dapat membantu mengendalikan harga di pasar dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, dan perbaikan tata kelola, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras dan menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja di sektor pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Reformasi kebijakan yang mendasar dan komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoesdm.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Haibanten.com dan Kontennews.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Soal Pelaku Pemagaran Ilegal Laut Banten di Tangerang, Titik Soeharto Desak Pemerintah Segera Usut Dalangnya
Mencapai Rp578 Miliar, Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Importasi Gula yang Diungkap Kejaksaan Agung
Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi, Presiden Prabowo Subianto: Kita Menuju Swasembada Energi
Menu Diperhatikan Ahli Gizi, Pemerintahan Prabowo Layani Makan Bergizi Gratis untuk Sekolah Luar Biasa
Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih, Prabowo Ingin Percepat Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis
Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara, Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat
Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar
Penerima MBG Diwawancarai Al Jazeera, Ungkapan Syukur Warga: Alhamdulillah Kami Terbantu
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 13:46 WIB

Soal Pelaku Pemagaran Ilegal Laut Banten di Tangerang, Titik Soeharto Desak Pemerintah Segera Usut Dalangnya

Rabu, 22 Januari 2025 - 09:15 WIB

Mencapai Rp578 Miliar, Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Importasi Gula yang Diungkap Kejaksaan Agung

Senin, 20 Januari 2025 - 15:56 WIB

Resmikan 37 Proyek Listrik di 18 Provinsi, Presiden Prabowo Subianto: Kita Menuju Swasembada Energi

Sabtu, 18 Januari 2025 - 14:53 WIB

Menu Diperhatikan Ahli Gizi, Pemerintahan Prabowo Layani Makan Bergizi Gratis untuk Sekolah Luar Biasa

Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:12 WIB

Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih, Prabowo Ingin Percepat Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis

Selasa, 14 Januari 2025 - 10:03 WIB

Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara, Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat

Kamis, 9 Januari 2025 - 07:23 WIB

Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar

Rabu, 8 Januari 2025 - 08:30 WIB

Penerima MBG Diwawancarai Al Jazeera, Ungkapan Syukur Warga: Alhamdulillah Kami Terbantu

Berita Terbaru